Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H.
Mengangkat komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Fokus pemberitaan diarahkan pada pentingnya akurasi data agar bantuan dan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menyinergikan program nasional dengan kebijakan daerah.
LAMPUNG UTARA, Bangkit-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memperkuat langkah percepatan penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Akurasi data menjadi perhatian utama agar berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran serta menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Tapis, Rabu (18/11/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin sekaligus dibuka Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mat Soleh, M.Pd.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara Imam Santosa, S.Sos., yang mewakili Ketua DPRD, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, M.Pd.I., Kepala Bappeda Dewi Setyawati, S.P., M.S.E., M.Sc., serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Hadir pula Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., CPS., perwakilan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta jajaran perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Romli menyampaikan permohonan maaf Bupati Lampung Utara yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena adanya agenda lain pada waktu bersamaan. Meski demikian, rapat koordinasi tetap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja bersama dalam menangani persoalan kemiskinan.
Romli menjelaskan, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan amanat strategis nasional yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten, perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintahan desa dan kelurahan. Koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap program berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.
Ia juga menilai sejumlah program nasional yang sedang berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat, dapat menjadi peluang untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

“Program-program nasional tersebut kita pandang sebagai peluang memperkuat ikhtiar penanggulangan kemiskinan, bukan beban tambahan, melainkan bagian dari solusi,” ujar Romli.
Lebih lanjut, Romli mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, dan lurah untuk memanfaatkan DTSEN secara optimal sebagai dasar dalam menentukan sasaran penerima manfaat berbagai program pemerintah, baik dari pusat maupun daerah.
Ia menegaskan bahwa ketepatan data menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang akurat dan mutakhir, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Melalui rapat koordinasi TKPK Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap terbangun kesamaan langkah dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan. Sinergi lintas sektor dan optimalisasi DTSEN diharapkan mampu mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara.(red/Jon)

